STUDY KASUS KETAHANAN NASIONAL
INDONESIA
Persoalan
Ketahanan Nasional selalu berkaitan dengan kompleksitas
permasalahan-permasalahan dalam negeri hingga akhirnya menimbulkan kesempatan
menjadi ancaman dari dalam dan luar negeri. Berikut adalah salah satu kasus
yang berkaitan erat dengan kompleksitas tersebut :
ORGANISASI
PAPUA MERDEKA (OPM)
Merupakan salah satu organisasi yang dipandang sparatis karena menginginkan kemerdekaan (berpisah dari NKRI). Organisasi ini lahir pada tanggal 1 Desember 1961, berawal dari adanya sekelompok orang yang berpendapat dan meyakini bahwa bahwa Papua mendapatkan kemerdekaannya dari Belanda pada tanggal tersebut. Hal ini berkaitan dengan hasil dari PEPERA yang menyatakan bahwa hasil pendapat rakyat menginginkan Papua untuk bergabung kedalam NKRI. Namun belakangan ini banyak pihak baik dari dalam dan luar negeri yang mempertanyakan kembali keabsahan hasil jejak pendapat tersebut. Hingga saat ini setiap tanggal 1 Desember selalu diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Papua oleh OPM.
Berikut
adalah integrasi antar aspek yang mendukung adanya ancaman ketahanan nasional
dari OPM:
a.
Aspek Alamiah
Letak
papua yang berada di
paling timur kepulauan Indonesia menjadikannya sangat jauh dari ibu kota
(pemerintah pusat) dan pandangan pembangunan pemerintah dan masyarakat umum.
Walaupun pada hakekatnya pemerintah telah lama mengupayakan pembangunan Papua.
Hal ini terbukti dengan pemberlakuan status Otonomi Khusus yang tentu saja
bertujuan untuk peningkatan pembangunan di Papua. Negara menggelontorkan lebih
dari 30 trilyun untuk itu, namun ada saja oknum yang terindikasi korupsi, hal
ini dapat kita lihat dari pembangunan di Papua yang masih sangat jauh dari
harapan.
Berdasarkan
salah satu penelitian menyebutkan sekitar 80% rakyat Papua dalam keadaan
tertinggal, terbelakang, tidak berpendidikan dan kurang sejahtera. Hal ini
adalah efek domino dari pembangunan infrastruktur dan SDM yang terkesan
“macet”. Rendahnya kualitas SDM disana mengakibatkan mudahnya provokasi
pihak-pihak yang berkepentingan dibalik Papua Merdeka.
Papua
adalah salah satu pulau yang memiliki SDA terkaya di dunia. Sebut saja PT Freeport
yang telah bertahun-tahun mengeksploitasi tambang emas disana. Emas di tambang
Papua diakui memiliki kualitas terbaik dunia, selain itu terdapat pula tambang
uranium didalamnya. Itu merupakan harta terbesar yang sangat diincar oleh
Negara manapun didunia. Hal ini menjadi ironi bagi rakyat Papua yang memiliki
kekayaan alam sangat berlimpah namun hidup dalam garis kebodohan dan keterbelakangan.
Hal ini pula yang mendorong warga Papua yang terdidik untuk bangkit dan keluar
dari garis keras ironi tersebut. Kesan ketidak berpihakan pemerintah pusat
terhadap rakyat Papua menghasilkan ketidak percayaan yang mendorong organisasi
seperti OPM tumbuh subur di tanah tersebut.
b.
Aspek Sosial Kemasyarakatan
Kurangnya
penanaman Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan Wawasan Nusantara berakibat pada ketidakyakinan akan
kebenaran ideology Pancasila mampu membawa rakyat Papua menuju masyarakat yang
adil, makmur dan beradap. Hal ini menjadi penting untuk kita perhatikan tidak
hanya di Papua saja mengingat penanaman Pancasila yang terasa semakin menguap
di masyarakat Indonesia belakangan ini.
Situasi
politik di pemerintahan pusat yang tak kondusif dan sulit dipercaya berimbas pula pada politik di dalam
Papua sendiri. Belakangan ini kita dapat melihat suasana di Papua yang seperti
tanpa pemimpin. Kebijakan yang diterapkan untuk Papua terindikasi sarat
penyelewengan dan digunakan untuk kepentingan pihak-pihak yang ingin diuntungkan
secara pribadi. Dapat
kita temukan pula adanya ketimpangan tujuan kerjasama dalam hubungan politik
luar negeri yang seharusnya bertujuan demi kepentingan nasional. Dalam kasus PT
Freeport misalnya, tidak kita lihat adanya perlindungan kepentingan Indonesia
dari diplomasi negatif Negara lain dan pemberian hak bagi warga Papua
khususnya.
Perekonomian
di Indonesia di nyatakan mengalami peningkatan secara makro pada era kabinet
Indonesia bersatu belakangan ini. Namun dapat dirasakan pula kesulitan ekonomi
bagi rakyat kecil yang seakan semakin mencekam. Pembangunan yang tidak
merata dan sasaran pembangunan yang abstrak serta ironisme sebagai pulau
terkaya yang telah dibahas sebelumnya mendorong pula kecacatan ketahanan
nasional di wilayah Papua.
Kultur
sosial budaya di Papua yang sangat unik sebenarnya sangat di cintai dan diakui
oleh seluruh Indonesia. Pada dasarnya sebagian besar rakyat Papua juga
mencintai Indonesia sebagai Negara kesatuan dimana mereka berada didalamnya.
Namun ketimpangan sosial sebagai akibat dari pembangunan yang tidak merata
dapat dilihat dari perbedaan rasa senasib sepenanggungan, solidaritas dan
kebersamaan dengan seluruh rakyat Indonesia terhadap mereka. Padahal kesemuanya
merupakan unsur pemersatu yang vital.
Dalam
kasus ini, sangat perlu untuk kita perhatikan adanya keterlibatan pihak asing
yang mendukung dibalik Papua Merdeka. Tentu saja kemerdekaan Papua akan
menguntungkan bagi mereka. Dari salah seorang aktivis Papua menyatakan bahwa
telah ada 4 negara maju yang siap mendukung dan memberikan suaka untuk
kemerdekaan Papua. Padahal sikap resmi yang dikeluarkan oleh Negara-negara
tersebut menyatakan dukungan agar Papua tetap dalam NKRI.
Sangat
diperlukan langkah kongkrit dari pemerintah untuk mencari solusi terbaik bagi kasus
ini, karena Papua adalah bagian dari NKRI yang kita cintai. Tindakan tegas
(keras) akan menuai reaksi keras pula dari rakyat dan dunia internasional, hal
tersebut rentan pula akan isu pelanggaran HAM. Namun tindakan lamban akan
memperparah suasana yang semakin memanas disana. Maka perlu kita kembali kepada
Pancasila dan penerapan Musyawarah untuk mufakat demi keamanan dan
ketahanan Nasional. Dan sudah sepantasnya mereka warga Papua mendapatkan
perlindungan, pendidikan, kesejahteraan yang setara dengan penduduk Indonesia
di wilayah-wilayah lain.
No comments:
Post a Comment