Bung Karno : Masalah Pertahanan dan Keamanan

Bung Karno : Masalah Pertahanan dan Keamanan

Bulan Juni 2011 kemarin adalah Disebut Sebagai Bulan Bung Karno, terkait akan hal itu, banyak acara dan kegiatan yang mencoba menggali kembali pemikiran Bung Karno, terutama mengenai visi kenegaraan dan kebangsaannya. Salah satunya adalah buku Bung Karno : Masalah Pertahanan Keamanan.

Lewat buku yang dikumpulkan dari himpunan pilihan amanat kepada TNI/POLRI (dulu disebut ABRI) pada saat soekarno berkuasa, pembaca diajak memahami konsep mendasar yang dibangun oleh presiden pertama republik ini bagaimana meletakkan dasar-dasar pertahanan dan keamanan yang sesuai dengan geopolitik danculture rakyat Indonesia.

Buku tersebut memfokuskan pada himpunan sejumlah pidato amanat presiden/Panglima tertinggi ABRI/PBR, yang disampaikan pada momen atau forum angkatan perang dan lembaga pertahanan nasional (Lemhanas). Juga amanat langsung kepada rakyat, misalnya ketika menyampaikan Tri komando rakyat (Trikora). Selain itu, buku tersebut disusun berdasarkan momen, forum, dan secara kronologis.

Dengan alur demikian dapat dicermati alur pemikiran bung karno sebagai pemimpin negara, mencakup hampir seluruh masa jabatanya (1950-1967) terutama tentang tempat dan peran tentara. Sebagaimana di ungkapkan tentara sebagai alat negara, negara sebagai alat revolusi, revolusi sebagai alat pelaksanaan amanat penderitaan rakyat (AMPERA).

Memahami pemikiran bung karno terutama masalah pertahanan dan keamanan tidak bisa dilepaskan dari konsep revolusinya secara menyeluruh. Buku tersebut menjelaskan secara mendasar bagaimana visi bung karno membangun pertahanan dan keamanan indonesia tidak terlepas dari cita-citanya tentang masa depan sebuah bangsa yang jauh daril’exploitation de I’homme par I’homme, membangun negara yang berdaulat dari sabang sampai marauke, membangun masyarakat adil dan makmur tanpa l’exploitation de I’homme par I’homme hingga menjalin persahabatan dengan seluruh bangsa-bangsa untuk membangun tatanan dunia baru yang damai,adil, dan sejahtera tanpa l’exploitation de nation par nation.

Visi inilah kemudian menurunkan berbagai konsepsi pemikiranya yang salah satunya lewat pertahanan dan keamanan yakni bagaimana membangun konsep pertahanan-keamanan Indonesia yang tangguh agar bisa membangun dunia tanpa eksploitasi manusia atas manusia ataupun eksploitasi suatu negara atas negara lain.

Dasar Pemikiran bung Karno

Dalam membangun pertahanan-keamanan, bung karno meletakkan dasar bahwa angkatan perang kita tidak bisa dipisahkan kedudukanya dari rakyat Indonesia, terutama asal angkatan perang (Pengakuan rakyat), kedudukan angkatan perang (sebagian dari rakyat Indonesia), dan tujuan (menjamin keamanan rakyat) angkatan perang (Amanat hari Angkatan Perang,5 oktober 1950).

Tiga hal diatas yang kemudian menjadi dasar penilaian keberhasilan angkatan perang dalam melaksanakan tugasnya dalam pemikiran bung karno. Jadi, tatkala rakyat merasa keamananya belum terjaga,tidak dihormati kedaulatanya sebagai negara berdaulat maka ini berarti angkatan perang kita masih harus bekerja untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai yakni keamanan rakyat.

Selanjutnya bung karno menekankan pentingnya konsep pertahanan-keamanan Indonesia bersumber pada budaya dan karakteristik geografis Indonesia itu sendiri. dalam pemikiranya, mempertahankan Indonesia berbeda dengan mempertahankan Tiongkok, India, jepang ataupun Amerika sehingga konsep-nya harus bersendi kepada kondisi Indonesia sendiri yang disebut dengan geopolitik.

Pemikiran ini disampaikan bung karno dalam amanatya pada peresmian lembaga pertahanan nasional (Lemhamnas), 20 Mei 1965. Lewat amanat ini,selain menyampaikan pemikiranya tentang pentingnya mengenal geopolitik Indonesia,disampaikan juga bahwa pentingya lembaga pertahanan nasional dalam kurikulumnya kelak menggali lebih dalam sejarah-sejarah perjuangan bangsa sendiri agar dapat menyusun pertahanan Indonesia yang punya cara pertahanan sendiri.

Perwujudan pemikiran bung karno dalam pengenalan tentang geopolitik Indonesia dapat dilihat dalam pengembangan konsep wawasan nusantara yang kemudian ditegaskan lewat deklarasi djuanda 13 desember 1957. Pembentukan kopartemen maritim dengan ada departemen perhubungan laut,departemen perikanan dan pengolahan laut,departemen perindustrian maritim adalah salah satu perwujudan gagasan pemerintahanya dalam bagaimana membangun nation building bahari.

Tak luput juga dalam konsepsinya pengutaan angkatan laut sebagai military power yang tangguh sebagai landasan dan konsep pertahanan-keamaman yang bersendi pada konsep negara kepulauan. Itulah pemikiranya agar angkatan laut betul-betul menjadi fighting power sesungguhnya dalam menjaga kedaulatan hingga penjagaan kekayaan laut Indonesia. Konsep inilah yang menjadi perbedaan konsepsi pertahanan-keamanan di pemerintahan bung karno dengan sesudahnya terutama era-pemerintahan soerharto ketika pengutan militer Indonesia lebih kepenguatan angkatan darat.

Konteks kekinianan
Dalam konteks kekinian buku tersebut dapat dijadikan refrensi tentang pertahanan keamanan terutama pentingnya pembangunan pertahanan keamanan berbasiskan kemaritiman. Selain itu,buku tersebut dapat menjadi autokritik terhadap kondisi dan timpangnya kondisi pertahanan keamanan terutama dibidang kelautan kita saat ini.

Banyaknya terjadi pencurian ikan di perairan Indonesia, pelanggaran kedaulatan oleh negara lain seperti yang diberitakan media belakangan ini menunjukan bangsa ini masih lemah dalam visi pembangunan berbasiskan maritim padahal secara potensi ekonomi sangat besar. Buku tersebut dapat juga menjadi pedoman mendasar bagi pemangku kebijakan terutama militer untuk lebih fokus membangun pertahanan keamanan berbasikan maritim.

Namun buku tersebut tidak banyak membahas konsep secara lebih mendetail terutama persoalan teknis, namun secara konsepsi mendasar bagaimana meletekan dasar pertahanan keamanan Indonesia sudah cukup komprensif terutama penggalian akan sejarah perjuangan dan geopolitik Indonesia sendiri.


SUMBER :
www.gmninews.com/?news=nberita&id=31